GridOto.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak Kapolri mengevaluasi sejumlah operasi terkait Lalu Lintas yang digelar bertahun-tahun.
Edison Siahaan Ketua Presidium ITW menjelaskan, operasi yang sudah dilaksanakan sejak orde baru seperti operasi Zebra, operasi Simpatik maupun operasi Patuh disebut tidak efektif terhadap upaya upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat.
"Tetapi Polri justru melakukan operasi sebagai kegiatan rutin dan terjadwal yang tentu disesuaikan dengan anggaran. Padahal kegiatan itu dapat dilaksanakan saat menjanlankan aktivitas rutin sesuai dengan tugas dan fungsi Polri, tidak mesti menggelar operasi," kata Edison melalui keterangan resminya, Kamis (18/11/2021).
Menurut Edison, biasanya sebuah operasi digelar bila ada peristiwa yang luar biasa atau indikasi akan terjadi kegiatan yang tidak normal, sehingga perlu diantisipasi dengan operasi.
"Seperti operasi Ketupat yang digelar menjelang hingga beberapa waktu setelah hari Raya Idul Fitri. Kemudian operasi Lilin menjalang Natal dan Tahun Baru. Kedua peristiwa itu memicu terjadi aktivitas atau mobilitas yang tidak seperti biasa lantaran jumlahnya jauh melampaui dari biasanya. Sehingga perlu dilakukan tindakan dan langkah-langkah yang lebih khusus," bebernya.
Kemudian setiap operasi selain memiliki pola dan target atau sasaran tertentu, juga mengerahkan personil yang jumlahnya tentu lebih besar dan harus didukung dengan anggaran khusus.
Pertanyaannya, apakah persyaratan teknis dan laik jalan serta kelengkapan dokumen regiden kendaraan maupun pengemudi atau dokumen perizinan kendaraan angkutan umum serta kesadaran tertib berlalulintas maupun kemacetan menjadi dasar dan target sehingga operasi Zebra seperti saat ini perlu dilakukan?
ITW menyebut, apabila hal tersebut dijadikan dasar untuk menggelar operasi, tentu tidak akan memberikan hasil yang maksimal.
Baca Juga: Spion Variasi Apakah Kena Tilang Saat Operasi Zebra 2021? Ini Penjelasan Polisi
Baca Juga: Jangan Kaget Operasi Zebra Jaya 2021 Bakal Digelar Lagi, Ini Jenis Pelanggaran yang Disasar
Misalnya masalah kemacetan, penyebab utamanya adalah karena populasi kendaraan bermotor yang tidak terkendali sehingga ruas dan panjang jalan tidak mampu lagi menampung, akibatnya terjadi kemacetan khususnya di kota-kota besar.
Anehnya, kebijakan pemerintah hanya membatasi gerak kendaraan, bukan mengendalikan jumlah kendaraan agar sesuai dengan daya tampung ruas dan panjang jalan yang ada.
Edison mengatakan, sebaiknya Polri berupaya lebih maksimal agar keselamatan berlalu lintas dijadikan kurikulum pendidikan nasional ditingkat sekolah dasar dan menengah.
Disertai dengan upaya melibatkan masyarakat secara total untuk menggelar kampanye atau sosialisasi secara massif dan konsisten sampai ke kelompok atau komunitas masyarakat terkecil agar tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan yang wajib ditaati dan dilaksanakan setiap orang.