GridOto.com - Pengawalan konvoi para pengguna Porsche yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan (Dishub), beberapa waktu lalu viral di media sosial.
Salah satu pengguna Porsche akhirnya ditindak anggota Ditlantas Polda Metro Jaya di off ramp Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.
Penyebabnya lantaran pengendara Porsche yang mendapat pengawalan, diduga melakukan aksi ugal-ugalan di lokasi tersebut.
Jusri Pulubuhu, Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) mengatakan, pengawalan petugas untuk konvoi komunitas tersebut dinilai menyalahi aturan.
Baca Juga: Masyarakat Memerlukan Pengawalan Voorijder? Boleh Saja, Tapi...
"Pengawalan petugas di luar Polisi, tidak punya hak diskresi dalam mengatur rekayasa lalu lintas, memprioritaskan rombongan atau menerobos lampu merah," ujarnya saat dihubungi GridOto.com, Selasa (16/3/2021).
"Karena yang bisa mengatur lalu lintas dalam konvoi itu lembaga Polisi sebagaimana Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 34. Sementara Dishub hanya bisa mengawal untuk kegiatan internal mereka," lanjut Jusri.
Namun, konvoi komunitas menurut Jusri bisa tetap dilakukan dengan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan lain.
"Agar tidak terjadi gesekan dari pengguna jalan lain, konvoi komunitas harus diatur kelancarannya oleh officer atau Road Captain dari komunitas itu sendiri. Road captain dan anggota komunitas harus sudah terlatih dan paham soal SOP (Standard Operating Procedure) konvoi," ucapnya.
"Untuk SOP konvoi, antara lain, pengaturan posisi stagger atau zig-zag, single line dan double line. Posisi kendaraan konvoi juga harus berjalan tertib, menjaga batas kecepatan yang berlaku agar tidak terjadi kecelakaan," lanjut Jusri.
Ia mengungkapkan, rombongan konvoi komunitas motor atau mobil tidak boleh meninggalkan setiap pesertanya.
"Prinsip konvoi itu no one left behind. Jadi jangan sampai peserta konvoi ada yang tertinggal, lalu ia kebut-kebutan untuk menyusul rombongannya di depan. Dalam konvoi, peserta di depan bertanggungjawab kepada peserta di belakangnya dan begitu seterusnya," sebut Jusri.
Ia menerangkan, kendaraan dalam konvoi komunitas maupun instansi wajib memperhatikan jarak tertentu yang dinilai aman.
Baca Juga: Sebenarnya Siapa yang Berhak Mendapat Pengawalan di Jalan? Ini Kata Polisi
"Ketika konvoi, jarak kendaraan harus lebih jauh dari kegiatan berkendara biasa. Untuk motor harus berjarak sekitar 4 sampai 6 detik. Sementara konvoi mobil harus berjarak 5 sampai 8 detik. Hal ini berdasarkan waktu persepsi dan reaksi waktu mekanikal pengendara," terang Jusri.
Ia menuturkan, setiap peserta konvoi harus menjunjung perilaku berkendara termasuk aturan lalu lintas yang berlaku.
"Selain konvoi pejabat dan tamu negara, tidak ada hak ekslusifitas dalam konvoi seperti melakukan rekayasa lalu lintas seperti contra flow atau menyetop persimpangan lampu merah. Mereka juga harus memperhatikan ketertiban, kelancaran, keamanan, keselamatan dan kepentingan untuk masyarakat pengguna jalan," papar Jusri.
Jusri menghimbau, komunitas dirasa perlu melatih pengetahuan soal konvoi demi menghindari kejadian yang tidak inginkan.
Baca Juga: Polisi Larang Klub dan Komunitas Motor Kawal Ambulans
"Pelatihan komunitas soal konvoi bisa dilakukan di instruktur safety. Pelatihannya seputar teori, simulasi hingga praktek berbagai hal yang bisa terjadi saat konvoi," kata Jusri.
"Tapi dalam komunitas harus ada yang menjadi pemimpin atau Road Captain, syaratnya harus punya pengalaman berkendara yang cukup, sikap kepemimpinannya tinggi dan komunikatif," tutupnya.