GridOto.com - Di beberapa daerah subsidi biaya rapid test bagi para sopir angkutan darat, seperti bus, truk, hingga angkutan logistik banyak dikeluhkan.
Salah satunya seperti kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang meniadakan layanan rapid test gratis untuk sopir logistik menuai protes keras.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menyebut banyak operator yang terbebani rapid test untuk masuk dan keluar kota.
"Iya jadi saya waktu itu meminta ada bantuan untuk rapid test karena waktu itu dari Gubernur Bali ada bantuan," kata Budi saat dihubungi GridOto.com, Senin (29/6/2020).
Baca Juga: Daihatsu Gran Max Jadi Mobile Rapid Test, Lebih Aman Buat Paramedis
Sebelumnya, para sopir merasa terbebani dengan kebijakan tersebut, karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan setiap kali mengirim logistik ke Pulau Dewata.
Gelombang unjuk rasa memprotes kebijakan itupun terus berdatangan.
Bahkan, ratusan sopir sempat memblokade Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi untuk meluapkan aspirasinya, sehingga arus penyebrangan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk sempat terganggu.
"Saya sudah komunikasi juga dengan Gugus Tugas ada subsidi untuk daerah-daerah yang seperti itu," ucapnya.
Baca Juga: Sopir Truk di Kepulauan Bangka Belitung Unjuk Rasa Minta Rapid Test Digratiskan, Begini Endingnya
Sekadar informasi, Gugus Tugas Covid-19 mewajibkan hasil tes negatif Corona untuk masyarakat yang mau ke luar kota.