GridOto.com - Rencana menerapkan aturan ganjil-genap kepada pengguna sepeda motor pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta ditanggapi pengamat transportasi.
Menurutnya rencana tersebut terbilang tepat.
"Ganjil-genap itu dilaksanakan bagus tanpa pengecualian. Kalau banyak pengecualian gak menarik," kata Djoko Setijowarno saat dihubungi GridOto.com, Minggu (7/6/2020).
Menurutnya ganjil genap motor bisa saja diterapkan dengan catatan transportasi umum beroperasi dengan protokol kesehatan dan dapat memadai kebutuhan mobilitas masyarakat.
Baca Juga: Soal Penerapan Ganjil Genap, Dirlantas Tunggu Keputusan Pemprov DKI
"Kemudian sekarang ini ganjil-genap itu berlaku di masa Pandemi Covid-19 sehingga kesehatan menjadi hal utama. Adanya ganjil-genap sebagai bagian dari cara untuk mengatasi kemacetan," ucapnya.
Djoko menjelaskan, kebijakkan ganjil genap ini sebaiknya tidak diterapkan selamanya.
Menurutnya Indonesia terutama Jakarta perlu segera mengadaptasi konsep jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
"Polisi tentu tidak dapat menindak semua kendaraan. Untuk itu perlu diterapkan ERP, namun sayangnya hingga kini belum selesai karena banyak kepentingan. Minta BPTJ saja yang melakukan lelang," paparnya.
Baca Juga: Polda dan Pemprov DKI Tak Satu Suara Soal Ganjil-Genap di Masa Transisisi PSBB
Kebijakan sepeda motor dikenakan ganjil-genap saat masa PSBB transisi oleh Pemprov DKI Jakarta menuai kritik dari sejumlah pihak.
Dishub Pemprov DKI Jakarta mengatakan akan menerima segala masukan terkait motor kena ganjil-genap untuk bahan evaluasi.