GridOto.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan membatasi pergerakan orang masuk ke Jakarta dengan 'amat ketat' usai Lebaran.
Jika nekat mudik, Anies mewanti-wanti warga belum tentu bisa kembali ke Jakarta.
Adapun, Anies mengingatkan agar semua warga menyadari pentingnya tetap berada di rumah masing-masing
Menanggapi hal tersebut, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan aturan jelas sebelum membatasi pemudik yang ingin kembali ke Jakarta.
Baca Juga: Ada-ada Saja, Ini Ragam Cara Pemudik Akali Polisi Biar Bisa Mudik ke Kampung
Menurut Sambodo, bukan pekerjaan mudah menegakkan larangan mudik atau mencegah orang kembali ke Jakarta dari kampung halaman.
Bahkan ia menilai statement dari Anies Baswedan yang mengatakan bahwa orang setelah mudik masuk Jakarta akan dipersulit dengan cek kesehatan masih perlu dipertimbangkan.
"Artinya harus ada cek kesehatan dan sebagainya. Pertanyaan saya, yang mau meriksa mereka siapa?" ujar kata Sambodo dalam diskusi online 'Antisipasi Menghadapi Mudik Lokal Lebaran' yang diadakan langsung melalui Zoom, Rabu (6/5/2020).
Baca Juga: Institut Studi Transportasi Dorong Pemerintah Cegah Mudik Lokal, Jika Tidak Ini yang Terjadi
Selain itu, lanjut Sambodo, butuh anggaran cukup besar untuk melaksanakan penyekatan di pos-pos pengamanan agar pemudik tak meninggalkan Jakarta atau kembali dari kampung halaman.
"Sedangkan kami sekian banyak melaksanakan chek point PSBB dan mendirikan penyekatan anggota saya 24 jam berdiri di Jalan Tol setetes pun anggaran dari pemerintah tidak ada," tuturnya.
Bahkan selama ini, Sambodo mengaku kegiatan PSBB dan pembuatan pos penyekatan masih menggunakan dan Polri.
"Ini semua anggaran Polri dan anggaran sendiri. Apakah Pemda DKI mau membiayai kegiatan ini, atau kami harus menggunakan anggaran Polri lagi yang kami sisihkan?" ucapnya.
Tahun lalu, Anies secara terbuka menerima masyarakat dari daerah yang ingin ke Jakarta usai Lebaran.
Menurutnya, Jakarta merupakan ibu kota milik seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi orang-orang yang ingin pindah dari satu kota ke kota lain, termasuk dari dan ke luar Jakarta.