GridOto.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sepakat untuk meminta kepada pemerintah agar menetapkan larangan mudik 2020 bukan sebatas imbauan saja.
Melansir dari jogja.tribunnews.com, kesepakatan tersebut disampaikan Prof Agus Taufik Mulyono, selaku ketua umum MTI melalui teleconference yang diadakan pada Selasa (14/4/2020).
Ia mengatakan, transportasi dan mobilisasi menjadi asal-muasal penularan virus Corona (Covid-19) yang sudah menyebar luas ke berbagai daerah di Indonesia.
Hingga saat ini tercatat sudah 900.000 lebih pemudik yang berpindah ke kampung halaman selama pandemi Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Kritisi Larangan Mudik yang Hanya Sekadar Himbauan, Pengamat: Langgar Ganjil-Genap Saja Rp 500 Ribu!
Sementara itu, MTI memproyeksikan akan ada jutaan orang yang tetap melaksanakan mudik ke berbagai daerah.
Meski pemerintah telah mengimbau untuk tidak melakukannya.
“Ada 1,3 juta calon pemudik di Jabodetabek. Rinciannya yang berasal dari Jawa barat 13 persen, Jawa Tengah dan DIY 41 persen, Jawa Timur 20 persen, serta Lampung dan Sumatera Selatan 8 persen,” kata Agus Taufik Mulyono.
“Kalau hanya mengimbau, satu-dua minggu ini harus dipikirkan betul apakah efektif? Harus disiapkan kata melarang beserta kompensasi yang diberikan kepada masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga: Masih Mau Mudik ke Jogja? Penuhi Dulu Sederet Aturan dan Syarat Ini
Agus menambahkan, fakta menunjukkan bahwa mobilisasi dan komunikasi fisik merupakan penyebab penularan Covid-19 hingga ke berbagai daerah di Indonesia.
“Media penularan ini asal-usulnya dari mobilisasi. Mobilisasi ini terjadi karena adanya alat transportasi. Kita harus mencegah betul perjalanan dari zona merah di Jakarta,” tambahnya.
Jika masyarakat melanggar hal itu dan tetap melakukan mudik ke kampung halaman, maka dampak ekonomi dan dampak sosial yang akan muncul menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kalau saya sepakat melarang. Mengimbau ini ambigu. Ambigu ini membuat tataran yang di bawah bingung mengambil sikap. Misalnya, lockdown yang terjadi di tingkat kampung,” sambungnya.
Maka dari itu, dengan adanya pelarangan mudik oleh pemerintah kepada TNI, Polri, BUMN, BUMD, ASN, dan semua aparatur negara diharapkan akan menurunkan jumlah pemudik.
Artikel ini telah tayang di jogja.tribunnews.com dengan judul "MTI Minta Pemerintah Tetapkan Pelarangan Mudik, Bukan Sekadar Imbauan"