GridOto.com - Belum lama mencuat wacana adanya larangan sepeda motor melintasi jalan nasional.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa berpendapat hal tersebut sebagai bagian dari upaya mengurai kesemrawutan lalu lintas di jalan raya melalui pembatasan kepemilikan dan pengaturan area lintas.
Usulan tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar, terkait masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta RUU Revisi Nomor 38 Tahun 2204 Tentang Jalan.
Menurutnya, harus ada pembagian wilayah yang boleh dilintasi kendaraan roda dua.
(Baca Juga: DPR Usulkan Penerbitan SIM, STNK dan BPKB Dilakukan Kemenhub, ITW Komentar Gini)
"Itu mungkin yang harus kita atur kendaraan roda dua ini. Di area mana sajakah yang boleh roda dua untuk melintas," ujarnya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2) dilansir dari Dpr.go.id.
"Yang pasti, jika berkaca dari jalan nasional di seluruh dunia, tidak ada roda dua melintas. Dimana pun, di seluruh dunia kecuali di atas 250 cc," tambahnya.
Ia mengatakan di negara lain penggunaan sepeda motor tak banyak.
Nurhayati mengatakan tak menemukan penggunaan sepeda motor mulai dari jalan nasional sampai jalan kabupaten.
(Baca Juga: Pemkot Semarang Beli Esemka Bima, Langsung Didukung DPRD Setempat)
"Di jalan kabupaten, kota, provinsi juga tidak ada," tuturnya.
"Tetapi, adanya di jalan-jalan perumahan atau di jalur-jalur yang memang tidak dilintasi kendaraan umum. Itu yang mungkin akan kita atur dalam Undang-Undang,” jelasnya.
Jika pembatasan kapasitas silinder 250 cc sebagai syarat melintasi jalan nasional, maka hanya akan ada segelintir orang saja yang dapat menggunakan motor di jalan nasional.
Menilik harga dari sepeda motor dengan kapasitas silinder 250 cc terbilang tak murah.
(Baca Juga: Anggota DPRD di Bali Ini Tiga Bulan Pakai Astrea Grand Buat Ngantor, Awalnya Dituduh Pencitraan)
Sebut saja Honda CBR250RR yang banderolnya di atas Rp 60 juta OTR Jakarta berdasarkan situs Astra-honda.com.
Meski begitu, Nurhayati tak menampik peran dari motor untuk masyarakat luas.
Nurhayati mengungkapkan hanya akan mewacanakan pengaturan pembatasan kepemilikan kendaraan roda dua serta pengaturan area kendaraan roda dua dengan tetap mengakomodir kendaraan roda dua bagi masyarakat.
“Tidak adanya roda dua pun akan menyulitkan masyarakat luas," ujarnya.
(Baca Juga: Yuk Intip Garasi Puan Maharani, Ketua DPR Baru Yang Koleksi VW dan Mercy Tua)
"Di tempat-tempat seperti Jakarta, mungkin tidak menjadi masalah karena kendaraan umumnya sudah baik seperti adanya MRT dan lain-lain. Tetapi, di daerah-daerah lain itu mungkin agak kesulitan kalau kendaraan roda dua tidak diakomodir. Tetapi, area di mana kendaraan roda dua bisa melintas mungkin itu yang bisa kita atur,” tambahnya.
Bagaimana menurut kalian sob soal adanya wacana tersebut?