Masyarakat Jadi 'Anak Tiri', Aturan Ganjil Genap Seharusnya Juga Berlaku Untuk Pejabat

Harun Rasyid - Jumat, 31 Januari 2020 | 20:30 WIB

Situasi perluasan ganjil genap di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. (Harun Rasyid - )

GridOto.com - Dibuat untuk menggantikan sistem jalur 3 in 1 yang dinilai tidak efisien dalam mengurangi kemacetan, aturan ganjil genap (Gage) di Jakarta ternyata sudah berjalan sejak pertengahan 2016.

Penghapusan sistem 3 in 1 dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama yang menjabat Gubernur DKI Jakarta saat itu.

Memasuki masa 4 tahun penerapannya, aturan yang membatasi akses mobil berdasarkan pelat nomor di sejumlah jalan di Jakarta tersebut, hingga kini masih menimbulkan pro dan kontra.

Mewakili Red Car Community of Indonesia (RCCI), Willy Cabe selaku pengurus RCCI mengatakan sistem Gage di Jakarta yang berlaku sekarang tak mampu mengurai kemacetan.

(Baca Juga: Warna Merah Timeless & Mahal, Nilai Kebanggaan Yang Jadi Faktor Terbentuknya Red Car Community of Indonesia (RCCI))

"Sistem Gage gak efektif karena pertama, pelat nomor mobil dinas ASN seharusnya tidak dapat pengecualian, padahal jumlah mobil dinas pemerintah juga banyak kayak mobil kantor. Harusnya kalau niat mengurangi polusi dan kemacetan ya jangan pilih kasih lah," ujar Willy saat ditemui GridOto beberapa waktu lalu.

"Kecuali kalau mobil pejabat sekelas Presiden, Menteri, MPR atau DPR, Damkar atau Ambulance itu sih memang ada privilege-nya. Tapi kalau cuma pejabat ASN gak bisa kena Gage, bisa dibilang regulasi ini gak efisien, karena tujuan aturan ini juga kan buat mengalihkan masyarakat ke transportasi umum," tambahnya.

Deretan mobil anggota RCCI saat kopdar


Willy mengungkapkan, jika penerapan Gage terus seperti sekarang, mengharapkan Jakarta bebas macet dan polusi diibaratkan seperti 'setengah mimpi'.

"Di negara yang masyarakatnya sudah efektif pakai transportasi massal, seperti Malaysia itu karena aparatur sipilnya juga terkena. Jadi jangan masyarakatnya doang yang terkena," ungkapnya kepada GridOto.com.

(Baca Juga: Denda Rp 2 Juta untuk Pemilik Mobil Asal Parkir di Depok, Bagaimana Jakarta?)

Willy berharap, agar sistem Gage tidak berlaku setengah hati.

"Gage harus berlaku buat semua, karena sekarang ini menurut kami sistem ini gak fair. Jadi pemberlakuan Gage ini gak ada anak emas dan gak ada anak tiri," tutupnya.