GridOto.com - Proyek jalan tol yang menghubungkan Solo dengan Yogyakarta sudah dibahas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah provinsi hingga daerah, di antaranya Pemkab Klaten.
Namun penetapan lokasi (penlok) kawasan yang terdampak proyek Tol Solo-Jogja masih belum dapat dipastikan, karena menunggu penandatanganan surat keputusan (SK) penlok proyek Tol Solo-Jogja oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
Berikut ini kumpulan sejumlah fakta perkembangan terhadap rencana pembangunan Tol Solo-Jogja yang diperkirakan bakal seperti Tol Trans Jawa ruas Solo-Ngawi :
1. Menunggu SK Penetapan Lokasi
Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi membeberkan bahwa dirinya kini tengah menunggu penandatanganan surat keputusan (SK) penetapan lokasi (penlok) proyek Tol Solo-Jogja oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
"Penlok Tol Solo-Jogja kan jadi sepaket dengan penloknya antara Solo-Jogja dan Bawen-Jogja," katanya.
"Kalau untuk trase Tol Solo-Jogja tidak ada masalah," jelasnya menekankan.
Jaka membeberkan bahwa saat ini penetapan lokasi belum bisa ditetapkan karena menunggu penyelesaian Tol Bawen-Jogja.
(Baca Juga: Banyak yang Belum Tahu, Ini Jalan Tol Terpanjang di Indonesia)
Namun, masih ada pertimbangan terkait lebar pada kedua sisi jalan tol.
"Acuan dari Bina Marga itu lebar 1:4 tapi Pemkab Klaten minta mintanya 1:2," katanya.
"Jika trase nanti sudah ditetapkan, baru nanti sosialisasi dan pelaksanaan kaitannya dengan pembebasan lahan," ujarnya.
"Kalau penlok-nya belum ya berarti pembebasannya masih lama," katanya.
Dia menambahkan Kabupaten Klaten akan menjadi daerah terluas yang terdampak proyek Tol Solo-Jogja.
Lahan terdampak proyek tol diperkirakan mencapai 608 hektare (ha).
Yakni diperkirakan ada 45 desa di 9 kecamatan yang bakal tergilas Tol Solo-Jogja
Mayoritas lahan terdampak yakni sawah dengan persentase 73,91 persen.
"Ditargetkan, proyek jalan tol tersebut bisa dimulai pada 2020," jelasnya.
Adapun diperkirakan pintu keluar tol atau exit tol bakal berada di tiga wilayah yakni Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo, Desa/Kecamatan Ngawen, serta desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo.
2. Amankan Sumber Air dan Situs
Ada sejumlah sumber mata air yang menjadi penghidupan ribuan warga dan situs bersejarah di Kabupaten Klaten terdampak pembangunan Tol Solo-Jogja.
Namun, berkat usaha Pemkab Klaten akhirnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merevisi pembangunan jalan Tol Solo-Jogja di beberapa tempat.
Salah satunya dengan menggeser atau membelokkan lokasi jalan tol sehingga tidak melalui sumber mata air dan situs bersejarah.
"Saat pertama muncul akan ada menggilas sumber mata air dan situs bersejarah," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jaka Sawaldi yang dikutip GridOto dari TribunSolo.com.
"Karena dari pusat sudah ada ada peraturannya untuk menghindari sumber mata air dan situs," katanya.
Jaka membeberkan bahwa peraturan tersebut masuk dalam Pasal 11 Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
Di antaranya menyebutkan penatapan garis sepadan mengelilingi mata air minimal berjarak 200 meter.
(Baca Juga: Kementerian PUPR Sebut Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Siap Beroperasi Awal Desember)
Adapun Jaka memaparkan, jika di antaranya sumber mata air yang sebelumnya akan tergilas proyek infrastruktur tol yakni Umbul Geneng dan Umbul Lanang yang terletak di Kecamatan Kebonarum.
Terlebih dari informasi yang dihimpun di lapangan umbul tersebut menjadi penghidupan ribuan orang karena selama ini tidak pernah kering meskipun musim kemarau panjang sekalipun.
"Lintasannya kami usulkan digeser sampai akhirnya masuk Kecamatan Karangnongko," papar dia.
Adanya pergeseran tersebut, Jaka maka wilayah yang terdampak menyasar 9 kecamatan.
"Kalau awalnya kan ada 8 kecamatan, nah ini diperkirakan ada 9 kecamatan yang terdampak," katanya.
Adapun 9 kecamatan tersebut lanjut dia, yakni Polanharjo, Delanggu, Ceper, Karanganom, Ngawen, Kebonarum, Karangnongko, Jogonalan dan Manisrenggo.
Maka, Kabupaten Klaten akan menjadi daerah terluas yang terdampak proyek Tol Solo-Jogja yang sudah disetujui oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X, PUPR dan Pemprov Jateng pada Juni 2019 lalu.
Pasalnya lahan terdampak proyek tol diperkirakan mencapai 608 hektare (ha) dengan mayoritas lahan terdampak yakni sawah dengan persentase 73,91 persen.
"Ditargetkan proyek jalan tol tersebut bisa dimulai pada 2020," aku dia.
3. Pesan untuk Pemerintah
Pemerintah diminta menjamin warga yang bakal terkena proyek jalan Tol Solo-Jogja untuk benar-benar memperhatikan kesejahteraannya.
Pakar Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Mulyanto mengatakan ada kecenderungan korban yang terkena gusuran tidak memiliki kehidupan yang lebih baik setelah usai digusur.
Terlebih khususnya di Kabupten Klaten, ada sekitar 45 desa dengan 9 kecamatan yang bakal terdampak Tol Solo-Jogja.
"Saya lihat korban gusuran tidak lebih baik kehidupannya dibanding sekarang," katanya dikutip GridOto dari TribunSolo.com, Selasa (12/11/2019).
"Baik dengan peran pemerintah atau tidak," katanya.
Mantan Kepala Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS itu menjelaskan, saat penggusuran para korban biasanya diklaim berpindah ke tempat yang lebih baik.
(Baca Juga: Kementerian PUPR Sebut Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Siap Beroperasi Awal Desember)
"Tapi tempat yang lebih baik apa? Bukan bangunan yang lebih bagus, tapi lokasi, tempat kerja, apakah sesuai kebutuhan. Dan rumah yang digusur tersebut apakah harganya sudah cukup juga," ujarnya menekankan.
Apalagi lanjut Mulyanto, yang menjadi permasalahan dari korban penggusuran adalah banyak yang belum memikirkan mengenai tempat tinggal selanjutnya, termasuk berpengaruh terhadap akomodasi.
"Tapi itu tergantung mata pencariannya apa dulu," tuturnya.
"Kalau mata pencariannya memang di tempat itu bukan tidak mungkin dia akan kehilangan mata pencarian," ungkap dia.
Maka dia berpesan agar pemerintah lebih jeli dalam menangani penggusuran terutama Tol Solo-Jogja yang akan segera dibangun.
"Ya agar warga yang tergusur tetap dapat melanjutkan hidup dengan mata pencarian yang sama," harap dia.
4. Manfaatkan Peluang dan Angkat UMKM
Warga sekitar yang terdampak pembangunan Tol Solo-Jogja di 9 kecamatan di Kabupaten Klaten disebut pengamat dalam memanfaatkan peluang ekonomi untuk menambah pendapatan.
Menurut Pakar Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Mulyanto, bahwa adanya pembangunan Tol Solo-Jogja dapat menambah pendapatan, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar proyek.
"Yang rumahnya tidak terdampak atau di sebelah proyek, sisi positifnya bisa mendapatkan peluang," katanya, Selasa (12/11/2019).
"Mereka penduduk sekitar bisa melakukan pekerjaan sambilan seperti buka usaha atau memberikan fasilitas bagi pengendara yang melintas di tol," ujarnya.
(Baca Juga: Wali Kota Batu Tolak Pembangunan Jalan Tol di Wilayahnya, Kenapa?)
Mantan Kepala Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS memaparkan, adanya Tol Solo-Jogja ke depan dapat berdampak positif terhadap warga sekitar seperti USaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Hasil UKM seperti makanan hingga kerajinan bisa dijual di rest area juga sehingga bisa menambah pendapatan warga juga," katanya.
Lahan terdampak proyek tol diperkirakan mencapai 608 hektare (ha).
Mayoritas lahan terdampak yakni sawah dengan persentase 73,91 persen.
Ditargetkan, proyek jalan tol tersebut bisa dimulai pada 2020.
Sementara, pintu keluar tol atau exit tol bakal berada di tiga wilayah yakni Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo, Desa/Kecamatan Ngawen, serta desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo.
Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul 4 Fakta Jelang Proyek Tol Solo-Jogja, Tunggu Penlok, Amankan Sumber Air & Situs hingga Angkat UMKM