GridOto.com - Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan pembangunan transportasi massal dalam jangka waktu 10 tahun.
Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan menyampaikan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun transportasi itu mencapai Rp 605 triliun.
"Kami akan membutuhkan sekitar total lebih kurang Rp 605 triliun untuk bisa membangun semuanya. Nanti kira-kira per tahun Rp 60 triliun selama 10 tahun," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/1/2019) seperti dilansir Kompas.com.
Pada rapat mengenai integrasi transportasi di Jakarta yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin, Anies diberi tugas untuk menyusun rencana pembangunan transportasi massal itu secara detail, termasuk anggarannya.
Dari rencana tersebut, pemerintah pusat dan Pemprov DKI akan mencari sumber pendanaan guna pelaksanaannya.
(Baca Juga : Otorace : Wow, Ternyata Banyak Sponsor Asal Indonesia di MotoGP)
"Rp 60 triliun (per tahun), maka kami harus mencarikan sumber pendanaannya. Nah, ini bisa dibagi antara pemprov dengan pemerintah pusat," ujar Anies.
Pada rapat tersebut Anies juga menguraikan kebutuhan moda transportasi massal di Jakarta beserta jangkauannya.
Kata Anies, Transjakarta harus menjangkau 2.149 kilometer wilayah di Jakarta dan sekitarnya.
Sedangkan untuk saat ini Transjakarta baru menjangkau 1.100 kilometer wilayah, sehingga armadanya harus ditambah.
(Baca Juga : Modus Mobil Mewah Gunakan Alamat Palsu. Segini Bayar Pemilik KTP)
Anies juga mengatakan moda light rail transit (LRT) harus menjangkau lebih dari 130 kilometer wilayah, sementara moda raya terpadu (MRT) harus dibangun untuk menjangkau 112 kilometer wilayah.
Lalu untuk angkutan mikro juga harus tersedia lebih dari 20 ribu unit kendaraan.
Saat itu juga Anies mengatakan bahwa persoalan kemacetan Jakarta bukan murni masalah transportasi, namun juga buruknya tata ruang dan wilayah Ibu Kota.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri berharap ke depannya transportasi dan tata ruang bisa berintegrasi, sehingga macet dan kesan kumuh di Jakarta bisa hilang.
(Baca Juga : Oli Palsu Kian Marak, Pertamina Berikan Tips Ampuh Bagaimana Cara Mendeteksinya)
Nantinya, anggaran penataan Jakarta dan juga kota di sekitarnya bisa dihimpun dari APBN, APBD, dan swasta.
"Itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Iya harus begitu keseluruhan. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," ujar Kalla.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembangunan Transportasi Massal di Jakarta Butuh Dana Rp 605 Triliun".