GridOto.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta menargetkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bisa meningkatkan penerimaan pajak tahun ini.
Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat, Elling Hartono.
"Makanya kami kasih stimulus (dengan penghapusan sanksi) supaya masyarakat tambah semangat membayar. Insya Allah target penerimaan tahun ini tercapai," kata Eling, Kamis (15/11/2018) dikutip dari Kompas.com.
Penghapusan sanksi ini dimulai sejak Kamis (15/11/2018) melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2315 Tahun 2018.
(Baca juga: Motor Wajib Rem ABS? Kemenhub: Masih Jauh Lah..)
SK tersebut berisi tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2018.
Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak ini akan berlangsung hingga satu bulan ke depan, 15 Desember 2018.
Namun, penghapusan sanksi administrasi pajak hanya berlaku untuk tunggakan pajak dari tahun 2013 hingga 2017 saja.
Sementara itu, Samsat Jakarta Barat sedang mengejar target penerimaan pada tahun ini hingga mencapai Rp 3 triliun (Rp 2.999.398.000.000).
(Baca juga: Tahun Depan Paris Melarang Masuk Mobil Bermesin Diesel)
Adapun target untuk PKB mencapai Rp 1.870.000.000.000 triliun dan BBN-KB sebesar Rp 1.129.398.000.000.
Eling menambahkan, angka tersebut diharapkan dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemprov DKI untuk seluruh wilayah Jakarta dengan pencapaian yang telah didapat saat ini di Jakarta Barat.
Target dari DKI Jakarta untuk PKB mencapai Rp 8,350 triliun dan BBN-KB mencapai Rp 5,1 triliun.
"Realisasinya (untuk Jakarta Barat) per 14 November 2018, untuk PKB mencapai 88,47 persen dan BBN-KB 91,27 persen," kata Eling.
(Baca juga: Ngeri! Begini Pemain Oli Palsu Mengelabui Konsumen)
Samsat Jakarta Barat melakukan sejumlah upaya agar para wajib pajak bisa melaksanakan kewajibannya.
Di antaranya seperti menggelar razia yang dilakukan selama dua kali dalam satu bulan, baik turun ke jalan ataupun door to door ke rumah wajib pajak yang menunggak.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sanksi Dihapus, Penerimaan PKB DKI Ditargetkan Rp 3 Triliun"