GridOto.com - Mobil dinas merupakan fasilitas penting bagi pejabat untuk melaksanakan kegiatan di luar daerah.
Biarpun mobil dinas dan berstatus milik instansi, pastinya harus tetap bayar pajak.
“Walaupun pajaknya mati mau tidak mau tetap kita gunakan. Kalau dijalan ditilang kita serahkan saja,” ungkap Staf Ahli Bupati Kerinci, Muslihudin kepada Tribun Jambi yang dikutip oleh GridOto.
Selain itu, sudah lima bulan ini dana perjalanan dinas yang sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) mereka tak cair.
Informasi yang didapatkan, saat ini untuk perjalanan dinas luar (DL) para pejabat Setda terpaksa menggunakan uang pribadi.
(BACA JUGA: Sering Liat Polwan yang Cantiknya Kebangetan? Ternyata Dandannya Enggak Boleh Sembarangan Lo, Begini Aturannya)
Kabag Umum Setda Kerinci, Linda Martiani tidak menampik ketika dikonfirmasi terkait hal ini.
Ia menyebut, hal itu terjadi karena dana yang ada tidak mencukupi untuk membayar SPPD para pejabat.
“Dananya tidak ada, bagaimana mau bayar. Saya juga seperti itu, SPPD saya juga belum bisa dicairkan,” akunya.
Begitu juga dengan mobil dinas sebutnya, juga belum bisa dibayar pajaknya karena tak ada uang. “Ya pakai saja meski pajaknya belum dibayar,” ucapnya.
(BACA JUGA: Harga Pertalite Diisukan Naik, Pertamina: Harus Dapat Restu Pemerintah Dulu
Dijelaskannya, meski ada pencairan dilakukan. Namun SPPD belum juga bisa dibayar karena dana yang cair sangat sedikit.
“Dana yang cair itu tidak seimbang dengan dana yang telah dikeluarkan. Dana yang cair terlebih dahulu kita barikan untuk SPPD bupati dan Sekda,” jelasnya.
Namun ia mengatakan, SPPD para pejabat Setda tersebut tetap akan dibayarkan. Namun ia berharap para pejabat bisa bersabar menuggunya.
“Pasti akan dibayarkan, tapi nunggu antre terlebih dahulu. Untuk sementara gunakan dana pribadi terlebih dahulu,” tutupnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunjambi.com dengan judul Pajak Mobil Dinas Pejabat Setda Kerinci Tak Dibayar, SPPD Juga Mandek