GridOto.com - Sudah menelan biaya Rp 11 miliar, bus Trans Patriot milik Pemkot Kota Bekasi cuma nganggur.
Sembilan bus Trans Patriot tersebut teronggok hampir dua bulan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi Selatan.
Bus yang pengadaannya menelan dana sekitar Rp 11 miliar pada tahun 2017 lalu ini, tidak beroperasi karena terkendala administrasi.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan, awalnya dia mengajukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) sebagai pengelola bus tersebut.
Namun saat diaudit dan dikaji, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Bekasi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai operator bus.
(BACA JUGA: Lampu Parkiran Motor Mati, Warga Anggap Ada Diskriminasi)
"BUMD kita yang ada PDMP yah mungkin perlu evaluasi dan dikaji lebih jauh. Tadinya kita pilih itu sebagai pengelola," kata Yayan Yuliana di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (26/2/2018).
Dalam kesempatan itu, Yayan enggan menjelaskan alasan detail tidak terpenuhinya syarat PDMP sebagai operator Trans Patriot.
"Latar belakang di perusahaan itu masih kurang, kemungkinan akan kita lelangkan operatornya," ujar Yayan.
Menurut Yayan, pemerintah akan tetap mengoperasikan Trans Patriot secara maksimal bila sudah ditunjuk operator dari pihak swasta.
Karena itu, dia meminta kepada masyarakat agar tidak risau karena bus akan segera dioperasikan bila ditunjuk operatornya.
"Sekarang pada tahap mencari operator melalui mekanisme lelang," jelas Yayan.
Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) Harun Al Rasyid menambahkan, PDMP gagal ditunjuk sebagai pengelola bus Trans Patriot karena secara administrasi perusahaan itu tidak siap menjadi operator bus.
"Ada beberapa faktor penyebab, namun utamanya karena ketidaksiapan administrasi makanya pemerintah melelang dari sektor swasta," kata Harun.
Harun memprediksi, proses lelang menelan waktu selama dua bulan. Karena itu, bus ini akan kembali dioperasikan pada April mendatang.
"Agak pesimis bus ini dioperasikan pada Maret apalagi pas Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bekasi, 10 Maret nanti," ujarnya.
Menurut dia, proses lelang menelan waktu sebulan lebih karena pemerintah harus melihat rekam jejak perusahaan yang ingin menjadi operator tersebut.