GridOto.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan kembali membuka jalur protokol Thamrin-Sudirman untuk kendaraan roda dua, dinilai sebagai kebijakan yang populis.
"Kebijakan tersebut sangat populis menurut saya. Menurut saya itu hanya untuk memperoleh simpati lebih kepada tukang ojek atau pengendara kendaraan roda dua saja, tanpa adanya kajian dampak lebih lanjut imbasnya seperti apa," ujar Pengamat Tata Kota,Nirwono Yoga, saat dihubungi GridOto.com
Menurutnya, kebijakan tersebut hanya untuk menyenangkan sebagian masyarakat, sehingga mengenyampingkan aspek-aspek dari konsep tata kota lainnya yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah, seperti akan adanya dampak kemacetan yang semakin parah di wilayah protokol tersebut.
(BACA JUGA: Izinkan Motor Lewat MH Thamrin, Direktur Instrans Sebut Kebijakan Anies Baswedan Bawa Kemunduran)
"Thamrin akan semakin macet pastinya, berapa juta motor nanti yang bisa menyerbu daerah tengah kota," ujar Nirwono.
Kebijakan yang akan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies tersebut, dinilainya juga cenderung diambil berbeda dengan gubernur sebelumnya.
"Kalau seperti ini terlihat seperti lebih mementingkan suara mayoritas, ingin asal beda, tapi tidak mau mengkaji apakah kebijakan motor yang sekarang ini benar-benar bermanfaat atau tidak," tambahnya.
Untuk itu, Nirwono menyarankan agar pemerintah mengevaluasi dan mengkaji lebih lanjut sebelum menerapkan aturan yang memperbolehkan kendaraan roda dua melintasi jalur protokol di Thamrin.
Peraturan pelarangan kendaraan roda dua di Thamrin yang saat ini diterapkan, menurutnya merupakan suatu kebijakan yang positif.
(BACA JUGA: Anies Baswedan Perbolehkan Motor Lewat Jalan MH Thamrin, Ini Tanggapan Dishub)
Karena dapat mengurai kemacetan dan membuat masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum, dari pada kendaraan pribadi.
Menurut Nirwono, seharusnya kebijakan yang sudah benar harusnya dikembangkan bukan dihapuskan.
"Kebijakan ini harsunya dikembangkan dengan membatasi pergerakan kendaraan pribadi. Baik itu mobil atau pun itu motor seharusnya," kata Nirwono.
Nirwono menyesalkan, dengan adanya rencana pemerintah untuk mencabut kebijakan tersebut, menurutnya pemerintah sendiri tidak mendukung penggunaan dan pengembangan transportasi umum yang berkelanjutan.
Nirwono juga menganggap kebijakan tersebut merupakan sebuah kemunduran dari kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.